Pecat Oknum Penarik Pungli

CIPUTAT – Maraknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) di jalur larangan truk bertonase besar Jalan Raya Serpong dikecam sejumlah pihak.

Kecaman itu datang dari gedung DPRD Kota Tangsel. Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel Amar menilai pungli yang dilakukan oknum Dishubkominfo merupakan perbuatan terlarang. Dan telah mencoreng nama baik Pemkot Tangsel, termasuk Walikotanya.

Perbuatan yang dilakukan oknum Dishubkominfo benar-benar telah melanggar Perwal tentang Pelarangan truk yang melintas pada jam sibuk. “Nanti Komisi IV DPRD akan menindak lanjuti masalah ini,” ungkapnya.

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany juga menegaskan, sebelum memberikan sanksi, Pemkot akan melakukan evaluasi setiap ada permasalahan di lapangan.

“Kita akan evaluasi jika ini benar terjadi dan kami tidak segan-segan untuk memberikan sanksi terhadap oknum Dishubkominfo yang melakukan pungli,” tegas Airin.

Kepala Dishubkominfo Kota Tangsel Mursan Sobari mengatakan, setiap ada pengaduan dari masyarakat selalu dilakukan evaluasi.***

Sumber : Tangsel Pos/ Halaman 1&7/ Rabu, 10 April 2013

Read more...

Airin Siap Buka-bukaan Informasi

SETU – Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany secara tegas menyatakan siap membuka informasi apa saja yang dibutuhkan warganya. Bahkan pihaknya sudah memberi instruksi kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat portal resmi internet (website) agar masyarakat lebih gampang mengakses informasi.

Menurut Airin, keterbukaan dan transparansi informasi publik harus dijalankan demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Keterbukaan itu juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pemerintah Pusat.

“Kami siap buka-bukaan, sebab jika ditutup-tutupi akan menghambat partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Tangsel,” kata Airin, Ahad (11/11).

Dikatakan, pihaknya juga mendukung penuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KIP yang diusulkan DPRD Kota Tangsel. Tujuan dari Perda KIP jelas sangat baik dan tentu kami dukung sebab transparansi informasi dan akuntabilitas merupakan penunjang pemerintahan yang baik.

Meski demikian, Airin juga menegaskan tidak semua jenis informasi bisa diakses publik contohnya yang berkaitan dengan kebijakan dalam tubuh pemerintahan. “Masyarakat bisa meminta informasi berbagai kegiatan dinas dan juga anggarannya, namun soal kebijakan tidak bisa. Ini sudah diatur dalam UU KIP,” jelas Airin.

Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Tangsel Rizki Jonis menambahkan, Raperda KIP sudah masuk tahap pembahasan “Pansus Raperda KIP akan bekerja dan membuat rumusan tentang mekanisme pemberian informasi tepat guna yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” imbuhnya.***

Sumber : Tangsel Pos/ Halaman 3/ Senin, 12 November 2012.

Read more...

Jamkesda dan Pengelolaan Sampah masih menjadi PR Pemkot

TANGSEL - Permasalahan seputar program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) di Kota Tangerang Selatan (tangsel) mengemuka dalam acara Reses ke-III Anggota DPRD Kota Tangsel yang berlangsung sejak 11-17 Oktober 2012. Secara umum, masyarakat mengapresiasi program pelayanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas se- Kota Tangsel yang telah berlangsung sejak 1 September lalu.  

Siti Chadijah, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel dalam kesempatan reses tersebut menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, program tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat luas dan mendapat respon positif. Namun demikian, katanya, keluhan tetap datang dari masyarakat terkait persediaan obat-obatan dan alat di Puskesmas yang dirasa tidak lengkap.

Dampaknya, hal itu menghambat pelayanan kesehatan masyarakat. Belum lagi soal pengurusan Jamkesda yang dirasa berbelit-belit. Padahal Dinas Kesehatan pernah menjanjikan pengurusan Jamkesda hanya tiga hari jika berkas lengkap.

Perkara tersebut ditanggapi oleh Sudarso dari Fraksi PKS dengan meminta kepada Dinas Kesehatan agar menyediakan Penanggung Jawab khusus yang  menangani Jamkesda di setiap Puskesmas. Sehingga keluhan masyarakat yang sering di ‘ping-pong’ ketika mengurus Jamkesda tidak terjadi lagi.

Anggota Fraksi PKS lainnya Andi Cut Muthia menambahkan bahwa sosialisasi Jamkesda juga dirasa masih sangat kurang. Terutama terhadap masyarakat dan juga aparat pemerintahan kelurahan, RW dan RT. Akibatnya, ketika masyarakat mengurus langsung ke Puskesmas, seringkali harus tertunda akibat berkas-berkas yang kurang lengkap.

Sementara itu, dalam kesempatan pertemuan reses lainnya, Ketua Fraksi PKS HM. Salbini menerima banyak keluhan mengenai penanganan sampah di Kota Tangsel. Pemkot memang telah membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang dengan luas 2.5 hektar yang  telah beroperasi tahun ini dan kebijakan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu  Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R) ditargetkan sebanyak 26 lokasi di akhir tahun ini. Namun, masyarakat menyoroti masih banyaknya tempat pembuangan sampah liar dan daya angkut armada kebersihan Pemkot yang masih terbatas menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Akibatnya lingkungan menjadi kotor, bau dan kumuh.

Terkait kedua persoalan besar tersebut, Fraksi PKS memberi catatan kepada Pemkot untuk memberi perhatian terhadap keluhan masyarakat ini.***

Sumber : Tangsel Pos/ halaman 3/ Rabu, 24 Oktober 2012

Read more...

Underpass Dibangun di Simpang Muncul

SERPONG – Untuk mengatasi kemacetan di wilayah Jalan Makam Pahlawan Seribu, Pemkot Tangsel membentuk tim untuk mengatasi masalah di Simpang Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangsel. Selain pelebaran jalan, di lokasi tersebut juga akan dibangun underpass atau fly over.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, untuk penataan Simpang Muncul akan dilakukan oleh Pemprov Banten sesuai dengan kewenangan. Namun karena ada beberapa lahan yang belum dibebaskan, Pemkot pun akan terlibat dalam tim.

“Pembangunan underpass atau flyover masih dalam tahap pembahasan. Kami harap dengan adanya kebijakan ini, lalu lintas harian menjadi lancar,” ungkap, Benyamin, kemarin.

Saat ini, lanjutnya, sudah dilakukan pelebaran jalan menuju Simpang Muncul, luasnya yakni 32 meter. Prinsipnya, kata dia, penataan Simpang Muncul akan dilakukan secara optimal, sebab lokasi tersebut diprediksi akan menjadi arus masuk komoditi orang dan barang dari Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya.

Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Banten, Herdi Jauhari mengatakan, untuk mengatasi kemacetan akan membangun monorel, namun pembahasan ini masih dalam bentuk feasibility study dan belum ada detail engineering design, sehingga realisasinya masih lama. “Untuk jangka pendek ini akan ada penataan seperti traffic light,” jelasnya.***

Sumber : Tangsel Pos/ halaman 3/ Rabu, 10 Oktober 2012.

Read more...

Kota Tangsel Akan Jadi Smart City

JAKARTA – Jepang akan membangun Kota Tangsel menjadi “Smart City”. Rencana ini merupakan pengembangan program Smart Community Initiatives hasil kesepakatan bersama antara Indonesia dan Jepang.

Demikian hasil kesepakatan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa dengan Minister of Economy Trade and Industry of Japan, Yukio Edano dalam Forum 4th Indonesia Japan Joint Economic Farum (IJ-JEF), di Tokyo, Senin (8/10).

Hatta Rajasa mengatakan bahwa Jepang akan segera melakukan feasibility untuk merancang masterplan smart city di Kota Tangsel. Dimana Jepang akan menyerahkan study ini kepada NEDO. “Dalam waktu dekat NEDO akan turun langsung untuk membuat sebuah pilot project di Tangsel sebagai bagian dari pengembangan smart city di sekitar Jakarta yang akan ditindak lanjuti dalam nota kesepahaman bersama,” kata Hatta.

Sementara itu, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengaku bangga sekaligus terhormat atas rencana Jepang dan Pemerintah Pusat menjadikan Kota Tangsel sebagai bagian dari Smart City. Terlebih rencana tersebut sejalan dengan visi Kota Tangsel yang cerdas, religius dan modern.

Menurut Airin, konsep smart city yang meliputi e-goverment, e-education, e-health dan e-baz ini tak bisa berjalan hanya dengan tangan pemerintah. Namun dibutuhkan dukungan penuh semua elemen yang ada di Kota Tangsel. “Untuk mewujudkan rencana baik itu peran semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan swasta mutlak diperlukan. Kami mohon dukungan dan bantuannya,” imbuh Airin.***

Sumber : Satelit News/ Halaman 1-6/ Selasa, 9 September 2012.

Read more...