TANGSEL - Permasalahan
seputar program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) di Kota Tangerang Selatan
(tangsel) mengemuka dalam acara Reses ke-III Anggota DPRD Kota Tangsel yang
berlangsung sejak 11-17 Oktober 2012. Secara
umum, masyarakat mengapresiasi program pelayanan kesehatan
gratis di seluruh Puskesmas se- Kota
Tangsel yang telah berlangsung sejak 1 September lalu.
Siti Chadijah, Ketua
Komisi II DPRD Kota Tangsel dalam kesempatan reses tersebut menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, program tersebut sudah dirasakan oleh
masyarakat luas dan mendapat respon positif. Namun
demikian, katanya, keluhan
tetap datang dari masyarakat terkait persediaan
obat-obatan dan alat di Puskesmas yang dirasa tidak lengkap.
Dampaknya, hal itu
menghambat pelayanan kesehatan masyarakat. Belum lagi soal pengurusan Jamkesda yang
dirasa berbelit-belit. Padahal Dinas Kesehatan pernah menjanjikan pengurusan
Jamkesda hanya tiga hari jika berkas
lengkap.
Perkara tersebut
ditanggapi oleh Sudarso dari Fraksi PKS dengan meminta kepada Dinas Kesehatan agar
menyediakan Penanggung Jawab khusus yang
menangani Jamkesda di setiap Puskesmas. Sehingga keluhan masyarakat yang
sering di ‘ping-pong’ ketika mengurus
Jamkesda tidak terjadi lagi.
Anggota Fraksi PKS lainnya Andi Cut Muthia
menambahkan bahwa sosialisasi Jamkesda juga dirasa masih sangat kurang.
Terutama terhadap masyarakat dan juga aparat pemerintahan kelurahan, RW dan RT.
Akibatnya, ketika masyarakat mengurus langsung ke Puskesmas, seringkali harus
tertunda akibat berkas-berkas yang kurang lengkap.
Sementara
itu, dalam kesempatan pertemuan reses lainnya, Ketua Fraksi PKS HM. Salbini
menerima banyak keluhan mengenai penanganan sampah di Kota Tangsel. Pemkot memang telah membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang
dengan luas 2.5 hektar yang telah
beroperasi tahun ini dan kebijakan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R)
ditargetkan sebanyak 26 lokasi di akhir tahun ini. Namun, masyarakat menyoroti
masih
banyaknya tempat pembuangan sampah liar dan daya angkut armada kebersihan
Pemkot yang masih terbatas menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Akibatnya
lingkungan menjadi kotor, bau dan kumuh.
Terkait kedua
persoalan besar tersebut, Fraksi PKS memberi catatan kepada Pemkot untuk
memberi perhatian terhadap keluhan masyarakat ini.***
Sumber :
Tangsel Pos/ halaman 3/ Rabu, 24 Oktober 2012
Posting Komentar