Komisi Pemberantasan Korupsi meminta presiden SBY bersikap
tegas dalam hal posisi menteri yang berlatar belakang partai politik. KPK
menyatakan, kementerian yang dipimpin menteri dengan berlatar belakang
politikus parpol besar memiliki potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan. Presiden
SBY harus memberikan contoh agar melepaskan diri dari jabatannya di Partai
Demokrat, sehingga bisa leluasa meminta menterinya tidak lagi menjabat di
partai. Demikian menurut sebuah harian Ibu Kota.
Menurut saya, Presiden SBY dan pemimpin partai politik
lainnya sebaiknya belajar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai contoh,
ketika Dr Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai ketua MPR 2004-2009, dia
melepaskan jabatannya sebagai Presiden PKS. Begitu juga ketika Ir Tifatul
Sembiring menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, dia melepaskan jabatannya
sebagai Presiden 2009-2014.
Sebab, menurut biografi Tifatul Sembiring, kader-kader PKS
dididik dan dilatih bukan untuk merebut jabatan (kekuasaan). Sebab jabatan/
kekuasaan adalah amanah untuk dilaksanakan dengan ikhlas guna mencerdaskan
kehidupan rakyat dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Bukan seperti
kader-kader partai lainnya yang sebagian besar adalah avonturir-avonturir
politik yang haus kekuasaan, oportunis, dan munafik. Kalau perlu jadi kutu loncat dan lompat pagar
ke partai lain untuk merebut jabatan/kekuasaan.
Alangkah baiknya bila pemimpin partai politik membaca buku
biografi Ir. Tifatul Sembiring, yang menguraikan secara mendalam bagaimana
merekrut kader-kader partai yang militan, beriman dan bertakwa, serta berakhlak
mulia. Di seluruh Indonesia dewasa ini, menurut Tifatul Sembiring, ada
sekolah-sekolah Islam Terpadu (IT) mulai TK, SD, SMP, hingga SMA yang jumlahnya
sekoitar 10 ribu IT. Bila rata-rata jumlah muridnya seratus orang saja, berapa
juta kader PKS yang akan muncul pada tahun yang alkan datang.
Pak Beye belajarlah dari PKS. Kenapa Takut.
H. Slamat S.M/ Koran Tempo/ Senin, 17 September 2012.
Posting Komentar