Perjuangkan Anggaran Untuk Kepentingan Rakyat

PONDOK AREN – Sejak akhir pekan lalu, DPRD Kota Tangsel menghabiskan waktu untuk membahas APBD 2013. Pembahasan itu, merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dewan. Selain itu, fokus pembahasannya, memperjuangkan anggaran untuk kepentingan warga.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Ruhamaben mengungkapkan, pembahasan APBD 2013 tersebut ditarget rampung pada pertengahan Desember ini. Tujuannya agar anggaran tersebut bisa langsung digunakan pada awal 2013 mendatang. “Namun yang penting adalah agar program kegiatan usulan Pemkot Tangsel sudah sejalan dengan kepentingan publik dan selaras dengan kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati,” katanya, Senin (3/12).

Politisi PKS ini melanjutkan, banyak hal yang dilakukan dalam pembahasan APBD tersebut. Pertama, mengecek kesesuaian antara kebijakan umum anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apakah dalam rencana anggaran tersebut sudah mengarah pada tujuan RPJMD atau belum. Juga pelaksanaan APBD yang lalu.

Menurutnya, APBD tidak akan ada tanpa persetujuan Dewan. Oleh karena itu, konsentrasi yang dilakukan selama ini merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada Dewan.

Mengenai kong-kalikong anggaran, antara Dewan dan eksekutif, menurut pria yang biasa disapa Rama ini tidak bisa digeneralisir. Jika hanya sebatas gosip, Rama tidak respek dengan masalah itu. “Kalau gosip mah, saya tidak tertarik. Tapi, kalau (benar) ada, silahkan sampaikan pada pimpinan. Agar ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dikatakan Rama, Dewan mengesahkan anggaran itu karena program dan kegiatan yang diusulkan Pemkot Tangsel. Program dan kegiatan itu, semata untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan kebijakan yang disepakati dalam kebijakan umum anggaran.

“Kita mengarahkan ke arah itu, dan mengantisipasi tidak ada penyimpangan hukum di dalamnya,” katanya.

Kalau Dewan tidak memenuhi itu, lanjut Rama, secara pribadi ia tidak akan ikut serta menyetujuinya. 

Karena, dinamika dalam pembahasan APBD itu, tak jarang dewan menghapus anggaran yang dinilai tidak memihak pada kepentingan warga. Namun demikian, tujuan utamanya, bukan untuk hapus-menghapus atau jegal-menjegal. Melainkan, pembahasan yang sesuai dengan rencana pembangunan dan kepentingan masyarakat.

“Makanya, saya cenderung menginginkan rapatnya terbuka untuk umum,” imbuhnya.***

Sumber : Tangerang Ekspres/ Halaman 9 & 14/ Selasa, 04 Desember 2012.

Read more...

Raperda Transparansi Bisa Direvisi

PONDOK AREN – Datangnya kritikan dari LSM Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) tentang muatan Raperda Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tangsel ditanggapi Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Transparansi, Arif wahyudi, Senin (03/12). Menurutnya, Raperda yang digagas oleh Fraksi PKS tersebut bisa diubah dan direvisi lantaran masih dalam proses pembahasan.

“Materi Raperda itu belum final, masih bisa direvisi. Masukan dari masyarakat sangat baik sekali,” katanya.

Arif menjelaskan, keberadaan Raperda tersebut ditujukan untuk mengatur tentang keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Kota Tangsel. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat diawasi dan dikoreksi bila ada yang salah.

“Tujuannya kan untuk pembenahan Pemkot Tangsel agar bisa menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” jelasnya.

Untuk Raperda Transparansi Informasi Publik, sambung Arif sebelum disahkan akan melakukan sosialisasi kepada publik. Tujuannya, banyak masukan yang bisa menyempurnakan isi materi Raperda dimaksud.

“Kami menargetkan Raperda ini bisa ketuk palu tahun ini, makanya kami sangat butuh masukan dari masyarakat,” ungkapnya.***

Sumber : Satelit News/ Halaman 4/ Selasa, 04 Desember 2012.

Read more...